Perbedaan Demokrasi Indonesia dengan Demokrasi Malaysia {1}

BAB I

Pendahuluan

1.1 Pengertian demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Perbedaan Demokrasi Indonesia dengan Demokrasi malaysia {2}

BAB II

TEORI DEMOKRASI PANCASILA DAN

DEMOKRASI PARLEMENTER

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi dalam doktrin Manipol USDEK disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara.
Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal
Ciri demokrasi Pancasila

• pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi
• adanya pemilu secara berkesinambungan
• adanya peran-peran kelompok kepentingan
• adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.
• Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah.
• Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945^[4]. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.^[4]

Prinsip Demokrasi Pancasila

Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut

Untuk mewujudkan sebuah negara demokrasi bukan suatu hal yang mudah, meskipun sebuah negara itu telah memenuhi kriteria  seperti pengertian demokrasi di depan. Demokrasi tidak dirancang demi efisiensi, melainkan demi sebuah tanggung jawab. Sebuah pemerintahan demokratis tidak bisa bergerak cepat dalam bertindak secepat pemerintahan otoriter.

Pemerintahan demokratis mengambil tindakan harus mendapat dukungan rakyat. Oleh karena itu, pemerintahan demokratis harus menata system pemerintahannya dengan baik.

Prinsip-prinsip demokrasi 1 : Pemerintahan berdasarkan konstitusi

Dalam menyelanggarakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan konstitusi yang disepakati dengan rakyat. Konstitusi merupakan sesuatu produk hukum, undang-undang, dokumen organik dari pemerintah yang mengatur kekuasaan dari pemerintah.

Konstitusi merupakann produk hukum, undang-undang, dokumen organik dari pemerintahan, maka dari itu dalam menyelenggarakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan konstitusi yang disepakati oleh rakyat, dan mengikuti peraturan yang ada.

Prinsip-prinsip demokrasi 2 : Pemilihan umum yang demokratis

Pemerintahan demokratis apabila para pejabat yang memimpin pemerintahan dipilih secara bebas oleh rakyat dengan cara terbuka dan jujur.

Dengan adanya pemilihan umum yang demokratis ini, rakyat bebas memilih pemimpin.

Prinsip-prinsip demokrasi 3 : Pemerintahan lokal (Desentralisasi Kekuasaan)

Suatu pemerintahan  yang memiliki wilayah luas tidak efektif dalam menyelenggarakan pemerintahan jika tidak ada pembagian kekuasaan, tanggung jawab, dalam kewenangan. Oleh karena itu, pemerintahan demokratis akan membagi dan membentuk wilayahnya menjadi beberapa pemerintahan lokal. Keberadan pemerintahan lokal yang dipilih rakyat memiliki kewenangan sehingga rakyat bisa berpatisipasi aktif dalam pemerintahan.

Prinsip demokratis dalam menyelenggarakan pemerintahan, jika tidak ada pembagian kekuasaan, tanggung jawab, dan kewenangan pastinya wilayah luas tidak dapat efektif dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Prinsip-prinsip demokrasi 4 : Pembuat undang-undang

Suatu pemerintahan akan berajalan teratur dan demokratis jika diatur melalui undang-undang. Oleh karena itu, pembuatan undang-undang dalam masyarakat demokrasi juga melalui proses dari bawah, yaitu masyarakat. Kunci pokok pembuatan undang-undang yang demokratis terletak pada  sifat keterbukaan prosesnya bagi rakyat dan pemahaman terhadap pemahaman rakyat.

Dengan adanya pembuatan undang-undang suatu Negara mempunyai norma dan pemerintahan akan berjalan teratur dan demokratis

Perbedaan Demokrasi Indonesia dengan Demokrasi Malaysia {3}

F   Tujuh Sendi Pokok

Dalam sistem pemerintahan demokrasi pancasila terdapat tujuh sendi pokok yang menjadi landasan, yaitu^[5]:

• 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum.

Seluruh tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.

• 2. Indonesia menganut sistem konstitusional

Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi.

• 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi

Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, yaitu^[5]:

Menetapkan UUD;

Menetapkan GBHN; dan

Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden

Wewenang MPR, yaitu^[5]:

• Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden
• Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN
• Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden
• Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD;
• Mengubah undang-undang.

• 4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Perbedaan Demokrasi Indonesia dengan Demokrasi Malaysia {4}

Demokrasi Berparlimen

Sistem Demokrasi Berparlimen

Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Perlembagaan negara telah digubal dengan mengadakan syarat-syarat untuk pengalaman sistem ini. Salah satu syarat sistem Demokrasi Berparlimen adalah pembahagian kuasa kepada tiga bahagian di dalam pemerintahan, iaitu Perundangan, Kehakiman dan Pentadbiran atau Eksekutif.

Malaysia juga merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem Demokrasi berasaskan kepada sistem Persekutuan. Sehubungan dengan itu, ia bermakna negeri-negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak , Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sarawak dan Sabah telah bersetuju dengan konsep penubuhan Negara Malaysia.

Setiap negeri yang terbabit telah menyerahkan sebahagian kuasa masing-masing, seperti kewangan, pertahanan, pelajaran, luar negara dan lain-lain lagi seperti mana yang telah tercatat di dalam Perlembagaan Malaysia yang di tadbir oleh Kerajaan Pusat. Ada perkara-perkara yang dijadikan kuasa negeri dan negeri akan mentadbirkan kuasa.

Sebagai sebuah negara Raja Berperlembagaan, maka diperuntukan oleh Perlembagaan institusi Yang Di-Pertuan Agong, Raja-raja Melayu di sembilan buah negeri dan Majlis Raja-raja. Baginda adalah diberi kuasa untuk memelihara adat istiadat orang Melayu dan Pentadbiran Agama Islam di negeri masing-masing. Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, dan Wilayah-wilayah Persekutuan.

Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong juga menjadi Kepala Utama Negara dan Baginda adalah Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Negara. Baginda akan menjalankan tugas-tugas dibawah Perlembagaan mengikut nasihat Perdana Menteri atau Jemaah menteri . Raja-raja pula menjadi Ketua Negeri masing-masing dan menjalankan tugas mengikut nasihat Menteri-menteri Besar atau Ketua-ketua Menteri.

Yang di-Pertuan Agong

Parlimen Persekutuan mengandungi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan dua Dewan iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat.

Perkara 55, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa hanya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sahaja yang boleh memanggil Parlimen untuk bersidang. Baginda juga mempunyai kuasa istimewa untuk memberhenti atau membubarkan Parlimen.

Dengan demikian Yang di-Pertuan Agong diperlukan oleh Perlembagaan untuk memanggil Parlimen bermesyuarat dalam masa enam bulan antara persidangan yang akhir dalam satu penggal yang kemudiannya.

Bagi Dewan Rakyat, Ketua atau Timbalan Ketua Majlis hendaklah menetapkan sekurang-kurangnya 28 hari sebelum permulaan tiap-tiap penggal, tarikh-tarikh majlis akan bermesyuarat dalam penggal itu. Walau bagaimanapun , Ketua atau Timbalan Ketua Majlis boleh mengubah tarikh-tarikh yang ditetapkan itu dari masa ke semasa.

Parlimen Persekutuan merupakan badan perundangan yang tertinggi di Malaysia. Melainkan jika dibubarkan terlebih dahulu. Parlimen akan terus berjalan selama lima tahun, dari tarikh mesyuarat pertamanya selepas Pilihanraya Umum.

Pada penghujung tempoh lima tahun ini, Parlimen dengan sendirinya dibubarkan dan dalam masa 60 hari dari tarikh pembubaran Parlimen, Pilihanraya Umum bagi memilih wakil-wakil untuk Dewan Rakyat hendaklah diadakan, dan Parlimen dipanggil bermesyuarat pada suatu tarikh yang tidak lewat daripada 120 hari dari tarikh pembubarannya

Menutup Aurat Bagi Muslimah

Pertanyaan ini sangat penting namun jawabannya justru jauh lebih penting. Satu pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang cukup panjang. Jilbab atau hijab merupakan satu hal yang telah diperintahkan oleh Sang Pembuat syariat. Sebagai syariat yang memiliki konsekwensi jauh ke depan, menyangkut kebahagiaan dan kemashlahatan hidup di dunia dan akhirat. Jadi, persoalan jilbab bukan hanya persoalan adat ataupun mode fashion Jilbab adalah busana universal yang harus dikenakan oleh wanita yang telah mengikrarkan keimanannya. Tak perduli apakah ia muslimah Arab, Indonesia, Eropa ataupun Cina. Karena perintah mengenakan hijab ini berlaku umum bagi segenap muslimah yang ada di setiap penjuru bumi. Berikut kami ulas sebagian jawaban dari pertanyaan di atas:

Pertama :

Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan RasulNya.Ketaatan merupakan sumber kebahagian dan kesuksesan besar di dunia dan akherat. Seseorang tidak akan merasakan manisnya iman manakala ia enggan merealisasikan, mengaplikasikan serta melaksanakan segenap perintah Allah dan RasulNya.Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman.

“Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar”. [Al Ahzab:71]

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Sungguh akan merasakan manisnya iman, seseorang yang telah rela Allah sebagaiRabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul utusan Allah”. [HR Muslim].

Kedua :

Pamer aurat dan keindahan tubuh merupakan bentuk maksiat yang mendatangkan murka Allah dan RasulNya.Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman.

“Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan RasulNya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”. [Al Ahzab:36].

Inagurasi STP Aviasi

SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN AVIASI

"Gagah perkasa di kancah pembangunan AVIASI bergema di udara,, biru menyatu laju menderu RAIH CITA MENJELANG"

Mengagumi Tanpa Dicintai

Tuhan,
Bolehkah aku bertanya padaMu tuhan
Bertanya tentang apa yang terjadi dalam hati ini

Rasanya dalam dada, ada yang bergemuruh tanpa arah
Aku letih Tuhan menahan emosi tak pasti ini
Apa yang terjadi dalam ragaku?

Tuhan,
Aku rasa, ada gempal manis dalam dada
tapi, aku menangis saat melihat dia bersamanya

Tuhan,
Kini aku mengerti bahwa aku mencintanya
mencintai dia yang telah memilikinya

Tuhan,
Apakah aku pantas merindunya?
padahal hatinya merindukan dia